Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Pajak digunakan untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Namun, kalau pajak itu diselewengkan untuk kekayaan pribadi oknum pejabat, bolehkah kita tidak membayar pajak?

Yesus memberikan teladan yang sangat baik. Pelayanan-Nya memang mengkonfrontasikan diri-Nya dengan para pemimpin agama, yang pada akhirnya akan menyalibkan Dia (ayat haruslah+membayar+mas+kawin&tab=notes" ver="">22-23). Namun, ketika diperhadapkan pada kewajiban sebagai orang Yahudi untuk membayar pajak bait Allah, Ia tidak menghindar walaupun kewajiban membayar pajak Bait Allah tidak tercantum dalam Hukum Taurat. Peraturan itu diciptakan oleh para pemimpin agama. Yesus tetap membayarnya karena tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama (ayat haruslah+membayar+mas+kawin&tab=notes" ver="">27). Ia tidak menjadikan pertentangan dengan para pemimpin agama sebagai alasan untuk tidak menaati peraturan.

Dengan memperlihatkan sikap Yesus di nas ini, Matius menampilkan teladan Yesus supaya para pengikut-Nya tahu bersikap dengan tepat. Pada waktu Matius menulis Injilnya, pemerintah Roma memaksa penduduk Yahudi untuk juga membayar pajak kuil dewa-dewi Romawi. Orang-orang Yahudi menolak dengan keras dan menimbulkan huru-hara. Sikap inilah yang Yesus tidak inginkan ada dalam diri para pengikut-Nya. Jadi, meski mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah, rakyat harus menaati peraturan yang dibuat.

Orang Kristen masa kini memang harus bersikap kritis terhadap kinerja pemerintah, khususnya kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur. Namun demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak. Sebagaimana teladan Yesus maka membayar pajak adalah tanggung jawab setiap orang Kristen sebagai warga negara yang baik.

Tekadku: Bersaksi bagi Kristus dengan meneladani Dia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara!

Kalau seseorang ... yang dirasanya baik: atau Mengenai seorang laki-laki dan anak gadisnya: kalau ia merasa bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap anaknya itu, dan anak itu sudah cukup dewasa untuk kawin, maka ia harus melakukan kehendaknya dan mengawinkan anak gadisnya itu.

Dalam hal ini hukuman mati tidak didjatuhkan, oleh karena budak itu masih mendjadi milik mandjikannja. Setelah ia kawin ia mendjadi milik suaminja dan djinah mengakibatkan hukuman mati. Sebab djinah dianggap perkosaan hak milik seseorang. Demikianpun setelah ia dibebaskan dan bertunangan, maka ia mendjadi milik orang lain, meskipun belum nikah. Untuk budak hukum pertunangan itu tidak berlaku.

Undang-undang ini menghindarkan djangan sampai milik pindah dari satu marga (suku) ke suku lain. Djika seorang puteri waris diperisteri oleh orang dari suku lain, maka miliknja pindah kesuku itu djuga dan dalam tahun pelepasan tidak kembali (aj. haruslah+membayar+mas+kawin&tab=notes" ver="ende">4)(Bil 36:4). Karena itu ditetapkan, bahwa puteri-waris harus kawin dengan orang sesuku.