SUATU ANALISIS DAN REFLEKSI BAGI EKONOMI RAKYAT DI INDONESIA

Ayat-ayat yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan di atas kebanyakan berasal dari masa Kerajaan, walau tak disangkal sebagian mungkin saja berasal dari masa sebelum Kerajaan. Tetapi semuanya itu dikumpulkan dan di edit pada masa kerajaan, khususnya pada abad ke-8 SM, yaitu pada masa raja Hizkia. Telah dikemukakan pula bahwa konteks kemiskinan pada masa tersebut adalah kemiskinan struktural, dalam hal mana pembebasan kemiskinan yang dibutuhkan adalah pembebasan dari ketidakadilan sosial, termasuk kritik yang keras bagi pemerintahan. Tetapi ternyata kitab Amsal tidak mencantumkan konsep kemiskinan dan pembebasan yang seperti itu melainkan konsep kemiskinan konservatif dan pembebasan personal. Mengapa demikian? Kemungkinan besar karena yang melakukan penulisan, pengumpulan, dan peredaksian materi pendidikan kitab Amsal yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat atas. Sebagai masyarakat golongan atas mereka memiliki pandangan yang konservatif tentang kemiskinan, yaitu bahwa orang miskin bisa bebas dari kemiskinan kalau mereka dibebaskan dari kemalasan dan kebodohan. Masyarakat golongan atas ini puas dengan keadaan status quo, oleh karenanya mereka tidak menghendaki adanya perubahan; apalagi secara radikal dan berisiko tinggi, misalnya dengan melawan pemerintah. Ayat-ayat yang berisi kritik terhadap ketidakadilan orang kaya kepada orang miskin kemungkinan merupakan refleksi sikap hidup dan pengajaran guru-guru hikmat yang berasal dari golongan bawah.

Situasi sosial ekonomi kita dewasa ini memiliki banyak kemiripan dengan situasi sosial ekonomi bangsa Israel pada abad ke-8 SK Dalamnya jurang pemisah antara golongan kaya dengan rakyat jelata pada kitab Amsal sama dengan luasnya jurang pemisah antara pemilik kuasa dan modal dengan rakyat (kaum buruh dan petani) di Indonesia. Sejat zaman penjajahan Belanda, penjajah dan pemilik modal asing merendahkan para buruh dan petani tradisional secara politis dan ekonomis,²⁹ dan situasi ini terus berlanjut ke zaman Orde Baru yang cenderung bersifat kapitalis liberal dengan mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Dengan amat cepat modal-modal asing yang berguna bagi suatu strategi industrialisasi membanjiri Indonesia, dan dalam strategi ini perekonomian rakyat kembali tergencet, kemiskinan bertambah merajalela. Permasalahan kemiskinan pertama-tama terjadi di kalangan kaum pekerja. Eksploitasi terjadi pada mereka dengan rendahnya upah, dipotongnya hak-hak buruh (seperti hak untuk berorganisasi secara mandiri), angka pengangguran amat tinggi, dan penguasa dapat berbuat hampir-hampir semaunya sebab hukum "melindungi" mereka.³⁰ Penekanan juga terjadi pada kaum petani. Melalui strategi Revolusi Hijau, gerakan dari organisasi-organisasi petani amat dibatasi, jurang pemisah antara petani kaya yang mendapat fasilitas dengan petani miskin tanpa fasilitas, bertambah lama bertambah dalam. Oleh karenanya petani kaya bertambah kaya sedangkan petani miskin semakin miskin. Pertambahan jumlah petani yang tidak lagi memiliki tanah menjadi berlipat ganda.³¹ Jurang pemisah di antara golongan kaya dengan rakyat jelata ini terus bertambah dalam sampai lengsernya Soeharto sebagai pengusaha tertinggi dari pemerintahan Orde Baru. Jurang pemisah ini menghadirkan banyak perselisihan dan kerusuhan. Perselisihan dan kerusuhan yang terjadi memperlihatkan bahwa hukum dan undang-undang pun telah kehilangan wibawanya. Situasi ini sangat berbahaya bagi utuhnya kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan pembahasan di atas jelas bahwa kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural yang membutuhkan pembebasan struktural. Kebijakan ekonomi yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mendukung dan memberi kesempatan serta kemampuan kepada rakyat untuk bebas dari kemiskinan. Struktur yang menghambat serta menghalangi terlaksananya kebijakan ini, seperti yang telah dipaparkan di atas harus dikikis. Tetapi materi pendidikan kitab Amsal tentang ekonomi kerakyatan memperlihatkan kepada kita bahwa selain dari pembebasan struktural, dibutuhkan pula pembinaan moral kepada golongan miskin dan golongan kaya yang terpisah. Dalam hal inilah gereja dan orang Kristen dapat berperan. Melalui pembinaan moral dan pendidikan kedua golongan ini dapat digiring menjadi anggota "masyarakat yang manusiawi," masyarakat yang solider, sejahtera dan adil. Yang dapat dilakukan gereja, antara lain:

- Gereja dapat memberikan pembinaan moral agar kedua golongan ini memiliki rasa persatuan, terutama agar golongan kaya solider dengan golongan miskin, sehingga dapat terjadi pertukaran informasi tentang masalah kemiskinan yang dihadapi dan memungkinkan diskusi untuk mencarikan solusinya.

- Gereja dapat memberikan pembinaan moral dan pendidikan kepada golongan miskin (orang-orang yang tinggal di desa, yang terkena PHK, para gelandangan, tuna susila, anak-anak yatim piatu, para tahanan, orang tua lanjut usia, dan lain-lain) agar mereka memiliki bukan saja kepercayaan diri, tetapi kemauan dan kemampuan untuk berbenah diri, menuju kepada kehidupan yang sejahtera.

- Pembinaan moral yang sama dapat diberikan gereja kepada golongan kaya (pengusaha kaya, pedagang kaya, pejabat kaya, dan lain-lain) agar mereka mau membantu golongan miskin, baik secara langsung (membagi-bagikan sembako misalnya) atau tidak langsung di dalam menanggulangi permasalahan mereka (misalnya mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit di desa-desa, meningkatkan modal orang desa melalui kegiatan diakonia sosial jemaat Kristen di desa tersebut), sehingga golongan miskin juga merasa sejahtera, bahkan gereja sendiri dapat langsung melakukan pelayanan-pelayanan sosial untuk mensejahterakan mereka.

- Pembinaan moral lain yang dapat dilakukan gereja kepada golongan kaya adalah agar mereka bersedia memperlakukan golongan miskin ini dengan adil, sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan golongan dengan golongan miskin semakin tipis.³²