Sekarang kita dapat mengerti mengapa hampir semua tokoh, pemikir, lembaga bantuan hukum, LSM, dan kelompok informal yang dengan jujur memprihatinkan situasi masyarakat di Indonesia menganggap jaminan hak-hak asasi manusia sebagai prioritas tinggi di Indonesia. Kita tidak dapat membangun masyarakat yang bersetiakawan dan adil kecuali segenap masyarakat dihormati dalam martabatnya sebagai manusia.
Ternyata, sesudah 30 tahun pemerintahan Orde Baru kerakusan, kekerasan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme yang tanpa malu merampas milik masyarakat yang diperlukan orang kecil bagi proyek pemerkaya mereka sendiri, kesenjangan yang luar biasa merajalela. Orang kecil hanyalah objek penentuan dari atas yang dengan mudah dan murah dapat di gusur dari tempat tinggal dan dasar penghidupannya demi proyek-proyek yang diharapkan menghasilkan milyaran rupiah bagi mereka yang sudah kaya. Suku-suku kecil di pulau-pulau dan di pedalaman terancam punah, budaya dan lingkungan hidup mereka seenaknya dirusak, orang kecil, miskin dan lemah tidak didengar, minoritas-minoritas merasa terancam.
Sedangkan daerah-daerah di mana dikatakan keamanan masih terganggu, terutama di Timor-Timur saudara-saudara kita sejak 22 tahun, sejak Indonesia mengintegrasikannya tahun 1976, masyarakat belum pernah merasa tenang, merasakan kehidupan biasa, mereka selalu masih diliputi ketakutan pintu di gedor malam hari, dan sebagainya. Mereka memerlukan kebebasan dari rasa takut, mereka membutuhkan jaminan atas kesamaan sebagai manusia, identitas kultural dan keutuhan penghayatan kemanusiaan.
Dalam situasi ini hak-hak asasi manusia merupakan sarana yang amat penting untuk dimantapkan serta dihormati di negara kita yang tercinta ini.
